Membangun Parlemen Lokal Melalui Kaukus

Launching dan Talkshow Kaukus Parlemen Bersih: Cholid Mahmud Terpilih secara Aklamasi

(Sumber: www.ugm.ac.id, Sabtu, 17 Desember 2005)

           

            Saat ini korupsi masih menjadi masalah politik di Indonesia, termasuk di dalamnya yang terjadi di berbagai lembaga publik. Korupsi tersebut bahkan telah menjadi suatu tindakan dan bahkan gerakan yang sistemik dan berjamaah, yang melibatkan banyak aktor dari berbagai kelompok dan kepentingan yang berbeda. Walaupun modus operandi dan bahkan seringkali pelaku-pelaku korupsi telah diketahui oleh umum dengan bukti-bukti yang sangat kuat, pelaku korupsi tetap dapat bebas, yang pada akhirnya menjadikan kondisi yang lebih kondusif bagi terjadinya korupsi-korupsi selanjutnya.

            Demikian diungkapkan Dr. Purwo Santoso, MA selaku Koordinator Konsorium Launching dan Talkshow Kaukus Parlemen Bersih DIY dengan tema “Membangun Parlemen Lokal Melalui Kaukus” pada hari Sabtu, 17 Desember 2005 di Hotel Syahid Raya Yogyakarta.

            Menurut pak Purwo, kegagalan berbagai penegak hukum untuk menangani pelbagai kasus korupsi, membuat Parlemen menjadi alternatif aktor pilihan untuk menutup peluang korupsi. Terpilihnya Parlemen sebagai aktor yang diharapkan dapat ikut berperan dalam menutup peluang korupsi karena dengan fungsi yang dimilikinya (legislasi, penganggaran, dan pengawasan), parlemen diharapkan akan dapat berpartisipasi untuk mengurangi kecenderungan korupsi, khususnya di instansi pemerintahan.

            Lebih lanjut Wakil Dekan Bidang Akademik Fisipol UGM mengatakan, realitas itu yang kemudian mendorong Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah (PLOD) UGM, Center for Policy Studies, Rifka Annisa dan LPP Aisyiyyah untuk membentu Konsorsium Kaukus Parlemen Bersih. Konsorsium tersebut, mencoba membidani lahirnya Kaukus Parlemen Bersih se-DIY. Para anggota DPRD Provinsi DIY dan DPRD Kabupaten/Kota se-DIY, lintas daerah dan lintas fraksi yang punya visi dan komitmen untuk mempersempit peluang korupsi di DIY yang diharapkan ikut bergabung dalam Kaukus tersebut. “Berbagai persiapan untuk mem membidani kelahiran Kaukus Parlemen Bersih sudah dilakukan mulai dari sosialisasi, penjaringan anggota kaukus, konsolidasi internal kaukus hingga penandatanganan nota kesepakatan pembentukan kaukus,” ujar Pak Purwo.

            Dosen Fisipol UGM ini juga menambahkan, pada saat konsolidasi internal sebelumnya, Cholid Mahmud ST, MT terpilih secara aklamasi sebagai Koordinator Umum Kaukus Parlemen Bersih DIY. Dalam kepengurusan Cholid Mahmud ST, MT didukung oleh Drs. Immawan Wahyudi, M.Hum (Koordinator Divisi Penguatan Jaringan), Hj. Ida Fatimah ZA (Koordinator Divisi Penegakan Etika), dan Istianah ZA,. SH., M.Hum (Koordinator Divisi Penguatan Kapasitas).

            Lounching dan Talkshow ini menghadirkan Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA (Guru Besar Ilmu Politik UGM), Drs. Revrisond Baswir, Akt., M.B.A (Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila), Cholid Mahmud, ST, MT (Koordinator Umum Kaukus Parlemen Bersih DIY), dan Saldi Isra, S.H, MPA (Tokoh Gerakan Anti Korupsi/ Koordinator Forum Peduli Sumatera Barat) dengan Moderator Dr. Denny Indrayana (Direktur Indonesian Court Monitoring). Pada saat yang sama juga dibacakan Nota Kesepakatan Pembentukan Kaukus Parlemen Bersih DIY yang disampaikan Koordinator Umum Kaukus Parlemen Bersih, Cholid Mahmud, ST, MT.

            Disamping dihadiri oleh Anggota Kaukus Parlemen Bersih, Launching juga menghadirkan sekitar 125 orang tamu undangan, terdiri dari Pengurus Partai Politik, Ormas, Perguruan Tinggi, LSM, Instansi Pemerintah terkait, dll. (Humas UGM) 

Kasus Ambon, Muslim Yogya Takkan Balas Dendam

Ambon di Yogya

KASUS AMBON, MUSLIM YOGYA TAKKAN BALAS DENDAM

Kiai Gringsing

(Sumber: http://www.kr.co.id/utama1/utama-130399)

Saturday, 13 Maret 1999 06:03:03 -0500

Pernyataan Para Tokoh  Menggelisahkan

            JAKARTA (KR) - Tragedi dan kerusuhan Ambon yang telah memasuki hari ke-52 semakin mengundang keprihatinan dari berbagai kalangan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pemuda dan mahasiswa, lembaga sosial, LSM dan sebagainya. Para tokoh masyarakat Maluku menyayangkan pernyataan yang disampaikan tokoh nasional di Jakarta mengenai persoalan di Ambon.

            Mereka mengingatkan persoalan Ambon agar diserahkan sepenuhnya kepada

para pemimpin dan tokoh setempat. ”Pernyataan tokoh nasional di Jakarta membuat masyarakat di daerah gelisah dan malah bingung,” tegas H Abdul Fatah Syah Doa, Ketua DPRD Maluku, menjawab pertanyaan wartawan seusai bertemu Presiden BJ Habibie di Istana Merdeka, Jumat (12/3).

            H Abdul Fatah tanpa menyebut siapa tokoh nasional itu, menyatakan tidak menampik niat baik tokoh nasional di pusat. Hanya saja, pihaknyalah yang sebenarnya mengetahui perilaku dan kebiasaan masyarakat setempat. Jika para tokoh nasional ingin membantu, disarankan agar menyalurkan saja kepada Pemda dan tokoh masyarakat setempat.

            Pada kesempatan itu ketua DPRD Maluku itu membantah pernyataan Gus Dur tentang kesalahan Gubernur Maluku dalam penempatan sejumlah pegawai di lingkungan Pemda Maluku yang berbau SARA. ”Tidak betul itu. Setiap penempatan pegawai dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan kepegawaian yang berlaku,” katanya.

            Di Yogya ribuan umat Islam Yogya, Jumat (12/3) sore dengan khusyu melaksanakan salat Ghaib untuk muslim korban kerusuhan Ambon di Alun-alun Utara. Salat Ghaib dilaksanakan usai salat Asar dengan imam H Muhammad Muqoddas Lc MA. Kegiatan yang dilakukan Aksi Solidaritas Peduli Muslim Ambon (Assalam) digalang Partai Persatuan Pembangunan  (PPP), Partai Keadilan (PK) dan Partai Bulan Bintang (PBB) DIY.

Diseling Takbir

            Peserta acara religi mulai berdatangan sejak pukul 14.00 baik dengan  sepeda motor maupun diangkut kendaraan besar. Sambil melantunkan  salawat mereka memasuki Alun-alun Utara dengan tertib. Begitu  terdengar seruan azan Asar langsung melaksanakan salat Asar berjamaah  dan dilanjutkan salat Ghaib. Usai  ibadah dan kesaksian korban  kerusuhan pertama di Ambon, dilakukan orasi oleh Drs H Mustafa Kamal Pasha BEd (PBB), dr Fauzi AR (PPP) dan H Cholid Mahmud ST (PK).

             Dalam orasinya yang diselingi takbir, ketiganya sepakat tidak akan  melakukan aksi balas dendam dengan pemusnahan gereja atau rumah ibadah  yang lain. ”Di DIY hal itu tidak berlaku. Sekalipun umat Islam mampu  melakukannya, tidak akan ada pembakaran gereja, selama umat Nasrani  tidak mengusik kami. Allah melarang dan membenci umat-Nya merusak dan  membakar rumah-rumah ibadah,” kata dr Fauzi dan Cholid Machmud ST.

            Lebih jelas Cholid menyebut, umat Islam tidak harus membantai orang  lain. Mengutip Alquran, Cholid menandaskan, Allah tidak melarang umat  Islam untuk berbuat baik dan adil terhadap orang kafir, selama mereka tidak  memerangi Islam dan mengusir orang Islam dari rumah-rumahnya. Karena  itu, lanjutnya, kewajiban jihad berlaku di Ambon. Sebab, umat Islam di  sana sudah diperangi lantaran agamanya dan diusir dari rumah mereka  sendiri.

            Ketiga pimpinan OPP ini juga menegaskan, kasus Ambon jelas-jelas  persoalan agama. Karena itu, jangan ada pihak-pihak yang mencoba  menggesernya ke persoalan lain. ”Siapa yang mengalihkan dari isu  agama, dia munafik,” tegas Mustafa Kamal. 

DPW PK DIY Dideklarasikan, Cholid Mahmud Jadi Ketua

PARTAI KEADILAN DIY TERBENTUK

(Sumber: agung.ourfamily.com, 19 September 1998)

            Partai Keadilan menilai RUU pemilu kurang mencerminkan suasana demokrasi. Syarat-syarat yang mengharuskan partai memiliki cabang di setengah jumlah provinsi serta mengumpulkan sejuta fotokopi simpatisan partai adalah sangat memberatkan.

            Model serta syarat pemilu yang demikian mengesankan tidak tanggapnya perancang undang-undang terhadap situasi kritis yang sedang kita hadapi, baik dari segi waktu maupun ekonomi. Dua ratus juta rupiah untuk sekadar fotokopi KTP adalah sebuah kemubaziran yang tidak masuk akal.

            "Karena itu, kami menyerukan RUU perlu ditinjau kembali, agar menjadi lebih sederhana,'' kata Presiden Partai Keadilan Dr Ir H Nur Muhmudi Isma'il MSc, saat meresmikan berdirinya Partai Keadilan DPW Yogyakarta, kemarin.

            Mereka yang dilantik dan dikukuhkan sebagai Ketua DPW , H Cholid Mahmud ST, wakil ketua Cahyadi Takariawan SSi, sekretaris Ir Arif Budiono dan Muhammad Darul Falah S Hut, bendahara Abdul Aziz ST dan Ahmad Fuadi AK. Untuk sementara Sekretariat DPW PK beralamat di Poggung Baru D33 A Yogyakarta.

            Yang lebih tidak fair lagi, tambah Nur Muhmudi, tiga partai yang seharusnya bertanggung jawab secara politik atas krisis yang melanda negeri ini dibebaskan dari syarat-syarat tersebut. Bila kita lihat kondisi yang demikian ini, berarti reformasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu, Partai Keadilan berkeyakinan, tanpa adanya pembenahan pada watak bangsa tak ada perubahan yang penting dan mendasar. Kurs mata uang tidak akan bisa distabilkan ke tingkat yang wajar, harga-harga tidak mungkin diturunkan, dan pemulihan situasi sosial, politik, dan ekonomi akan gagal.

Ribuan Massa Hadiri Deklarasi Partai Keadilan

(Sumber: agung.ourfamily.com, 19 September 1998)

            Ribuan pendukung dan simpatisan Partai Keadilan (PK) -- dengan dominasi pakaian berwarna putih -- menghadiri acara peresmian Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DIY Partai Keadilan di Stadion Kridosono, Jumat siang (18/9).

            Presiden PK, Dr Ir H Nur Mahmudi Ismail MSc, dalam pidato politiknya menegaskan, agenda nasional utama PK adalah pembangunan kembali citra watak bangsa Indonesia yang belakangan goyah dan tercemar oleh proses dehumani- sasi dalam beberapa dekade belakangan.

            "Partai Keadilan yakin bahwa tanpa pembenahan pada watak bangsa ini, maka tidak akan ada perubahan yang penting dan mendasar. Kurs mata uang tidak akan bisa dikembalikan ke tingkat yang wajar, harga-harga tidak mungkin diturunkan ke tingkat yang terjangkau masyarakat luas. Pemulihan situasi sosial, politik dan ekonomi akan gagal total. Watak rakyat, pedagang, pejabat, pengusaha, dan watak ABRI pun harus harus direformasi," tegas Nur Mahmudi Ismail.

            Untuk sampai pada citra watak bangsa seperti itu, PK memusatkan pada penggalian potensi dasar manusia, yaitu dengan mengembalikan manusia kepada akar religiusitasnya. Proses sekularisasi dan materialisasi telah memisahkan kepribadian anak bangsa dari keyakinan agama yang dianutnya, sehingga terjadi split personality.

            "Platform Partai Keadilan adalah perjuangan menciptakan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat luas, sehingga politik bukanlah tujuan partai, akan tetapi hanya sarana dakwah untuk mewujudkan cita-cita bersama," kata doktor bidang food science and technology itu.

            Disinggung tidak adanya figur populer dalam kepengurusan partai yang dapat dijadikan sebagai penarik massa, Nur Mahmudi menegaskan bahwa gerakan Partai Keadilan tidak didasarkan pada gerakan figur, akan tetapi didasarkan pada kekuatan program yang ditawarkan. "Kami ingin mengatakan, 'lihat apa yang ditawarkan, bukan lihat siapa yang menawarkan'. Jadi figur populer bukan cara kami untuk menarik massa," kata suami H Nur Azizah Tamhid MA itu.

            Meski basis kegiatannya sarat dengan nilai-nilai Islami, tetapi Partai Keadilan masih tetap mengakui Pancasila sebagai konsep kenegaraan. "Kami hanya menolak Pancasila dijadikan sebagai satu-satunya asas dalam organisasi kemasyarakatan, karena asas tunggal Pancasila tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang menjadi tuntutan reformasi."  Dalam acara peresmian kemarin, para pendukung PK yang sebagian besar berusia muda, hadir dengan mengenakan ikat kepala atau lengan berwarna putih bertuliskan "Partai Keadilan". Mereka datang secara bergelombang sejak pukul 13.00 dengan menggunakan sepeda, sepeda motor, mobil pribadi hingga alat angkut truk bak terbuka.

            Sementara itu sedikitnya 15 ribu massa -- sebagian kaum muda -- diperkirakan akan menghadiri deklarasi DPW Partai Keadilan Jateng, Sabtu (19/9) ini. Berbeda dengan deklarasi sebuah partai yang biasanya dilakukan di lapangan atau gedung umum, kali ini justru dilakukan di halaman gedung DPRD I Jateng Jalan Pahlawan.

REKAM JEJAK CHOLID MAHMUD BERDAKWAH DI BIDANG POLITIK

M. I. Sunnah 

            Ir. H. Cholid Mahmud, M.T. suatu saat menyatakan bahwa dakwah baginya adalah ideologi sekaligus jalan hidupnya. Oleh karenanya, di manapun ia berada, putra pertama K.H. Zaenal Mahmud, Pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Khairaat, Butuh, Tengaran, Semarang ini senantiasa bersikap dan bertindak sebagai da`i  tulen. Tak terkecuali ketika memasuki kancah dunia politik. Berikut ini kami postingkan beberapa rekam jejak beliau di media massa selama menjadi politisi di Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera yang berhasil dihimpun. (MIS)