Jumat, 20 November 1998

DPW PK DIY Dideklarasikan, Cholid Mahmud Jadi Ketua

PARTAI KEADILAN DIY TERBENTUK
(Sumber: agung.ourfamily.com, 19 September 1998)

            Partai Keadilan menilai RUU pemilu kurang mencerminkan suasana demokrasi. Syarat-syarat yang mengharuskan partai memiliki cabang di setengah jumlah provinsi serta mengumpulkan sejuta fotokopi simpatisan partai adalah sangat memberatkan.
            Model serta syarat pemilu yang demikian mengesankan tidak tanggapnya perancang undang-undang terhadap situasi kritis yang sedang kita hadapi, baik dari segi waktu maupun ekonomi. Dua ratus juta rupiah untuk sekadar fotokopi KTP adalah sebuah kemubaziran yang tidak masuk akal.
            "Karena itu, kami menyerukan RUU perlu ditinjau kembali, agar menjadi lebih sederhana,'' kata Presiden Partai Keadilan Dr Ir H Nur Muhmudi Isma'il MSc, saat meresmikan berdirinya Partai Keadilan DPW Yogyakarta, kemarin.
            Mereka yang dilantik dan dikukuhkan sebagai Ketua DPW , H Cholid Mahmud ST, wakil ketua Cahyadi Takariawan SSi, sekretaris Ir Arif Budiono dan Muhammad Darul Falah S Hut, bendahara Abdul Aziz ST dan Ahmad Fuadi AK. Untuk sementara Sekretariat DPW PK beralamat di Poggung Baru D33 A Yogyakarta.
            Yang lebih tidak fair lagi, tambah Nur Muhmudi, tiga partai yang seharusnya bertanggung jawab secara politik atas krisis yang melanda negeri ini dibebaskan dari syarat-syarat tersebut. Bila kita lihat kondisi yang demikian ini, berarti reformasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu, Partai Keadilan berkeyakinan, tanpa adanya pembenahan pada watak bangsa tak ada perubahan yang penting dan mendasar. Kurs mata uang tidak akan bisa distabilkan ke tingkat yang wajar, harga-harga tidak mungkin diturunkan, dan pemulihan situasi sosial, politik, dan ekonomi akan gagal.

Ribuan Massa Hadiri Deklarasi Partai Keadilan
(Sumber: agung.ourfamily.com, 19 September 1998)


            Ribuan pendukung dan simpatisan Partai Keadilan (PK) -- dengan dominasi pakaian berwarna putih -- menghadiri acara peresmian Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DIY Partai Keadilan di Stadion Kridosono, Jumat siang (18/9).
            Presiden PK, Dr Ir H Nur Mahmudi Ismail MSc, dalam pidato politiknya menegaskan, agenda nasional utama PK adalah pembangunan kembali citra watak bangsa Indonesia yang belakangan goyah dan tercemar oleh proses dehumani- sasi dalam beberapa dekade belakangan.
            "Partai Keadilan yakin bahwa tanpa pembenahan pada watak bangsa ini, maka tidak akan ada perubahan yang penting dan mendasar. Kurs mata uang tidak akan bisa dikembalikan ke tingkat yang wajar, harga-harga tidak mungkin diturunkan ke tingkat yang terjangkau masyarakat luas. Pemulihan situasi sosial, politik dan ekonomi akan gagal total. Watak rakyat, pedagang, pejabat, pengusaha, dan watak ABRI pun harus harus direformasi," tegas Nur Mahmudi Ismail.
            Untuk sampai pada citra watak bangsa seperti itu, PK memusatkan pada penggalian potensi dasar manusia, yaitu dengan mengembalikan manusia kepada akar religiusitasnya. Proses sekularisasi dan materialisasi telah memisahkan kepribadian anak bangsa dari keyakinan agama yang dianutnya, sehingga terjadi split personality.
            "Platform Partai Keadilan adalah perjuangan menciptakan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat luas, sehingga politik bukanlah tujuan partai, akan tetapi hanya sarana dakwah untuk mewujudkan cita-cita bersama," kata doktor bidang food science and technology itu.
            Disinggung tidak adanya figur populer dalam kepengurusan partai yang dapat dijadikan sebagai penarik massa, Nur Mahmudi menegaskan bahwa gerakan Partai Keadilan tidak didasarkan pada gerakan figur, akan tetapi didasarkan pada kekuatan program yang ditawarkan. "Kami ingin mengatakan, 'lihat apa yang ditawarkan, bukan lihat siapa yang menawarkan'. Jadi figur populer bukan cara kami untuk menarik massa," kata suami H Nur Azizah Tamhid MA itu.
            Meski basis kegiatannya sarat dengan nilai-nilai Islami, tetapi Partai Keadilan masih tetap mengakui Pancasila sebagai konsep kenegaraan. "Kami hanya menolak Pancasila dijadikan sebagai satu-satunya asas dalam organisasi kemasyarakatan, karena asas tunggal Pancasila tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang menjadi tuntutan reformasi."  Dalam acara peresmian kemarin, para pendukung PK yang sebagian besar berusia muda, hadir dengan mengenakan ikat kepala atau lengan berwarna putih bertuliskan "Partai Keadilan". Mereka datang secara bergelombang sejak pukul 13.00 dengan menggunakan sepeda, sepeda motor, mobil pribadi hingga alat angkut truk bak terbuka.
            Sementara itu sedikitnya 15 ribu massa -- sebagian kaum muda -- diperkirakan akan menghadiri deklarasi DPW Partai Keadilan Jateng, Sabtu (19/9) ini. Berbeda dengan deklarasi sebuah partai yang biasanya dilakukan di lapangan atau gedung umum, kali ini justru dilakukan di halaman gedung DPRD I Jateng Jalan Pahlawan.

REKAM JEJAK CHOLID MAHMUD BERDAKWAH DI BIDANG POLITIK

M. I. Sunnah 

            Ir. H. Cholid Mahmud, M.T. suatu saat menyatakan bahwa dakwah baginya adalah ideologi sekaligus jalan hidupnya. Oleh karenanya, di manapun ia berada, putra pertama K.H. Zaenal Mahmud, Pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Khairaat, Butuh, Tengaran, Semarang ini senantiasa bersikap dan bertindak sebagai da`i  tulen. Tak terkecuali ketika memasuki kancah dunia politik. Berikut ini kami postingkan beberapa rekam jejak beliau di media massa selama menjadi politisi di Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera yang berhasil dihimpun. (MIS)