Sudah langgangan anggota DPD RI, H. Cholid
Mahmud setiapkali reses di pelosok desa pasti mendapat curahan permasalahan masyarakat yang bertumpuk-tumpuk. Begitu
pula, ketika reses di Balai Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung
Kidul Kamis malam, 12 Januari 2017 kemarin. Tak pelak lagi, reses dalam rangka
jaring aspirasi dan silaturrahim tokoh masyarakat
tersebut berubah menjadi forum curhat dan gugatan
warga terhadap Pemerintahan Jokowi-JK.
Pak
Sajiyo dari Wunung, Wonosari misalnya, mengawali aspiriasinya dengan menggungat
Pemerintah yang menurutnya tidak
berpihak kepada rakyat kecil dan petani di pedasaan. “Pemerintah jangan hanya memberi prioritas
kesejahteraan kepada para konglomerat, pejabat, pegawei negeri, para anggota
DPR dan anggota DPD saja. Sementara pada
saat yang sama rakyat kecil dan petani di pedesaan belum tersentuh cipratan
kesejahteraan, malah banyak ditumpleki
berbagai permasalahan,” protesnya.
Bapak
Supriyanto warga asli Desa Mulo,
Wonosari, Gunung Kidul meminta Pemerintah lebih memperhatikan kondisi dan
kepentingan masyarakat kecil. “Apapun istilahnya, mau penyesuaian harga,
pembenahan sasaran subsidi, atau kenaikan biaya administratif, faktanya dengan dikeluarkannya PP nomor 60/2016,
masyarakat harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dari sebelumnya.
Kenyataannya lagi, hal ini telah menyebabkan kenaikan berbagai harga kebutuhan
sehari-hari di tengah masyarakat. Maka rakyat kecil juga yang harus menderita
dan sengsara menanggung akibat kebijakan Pemerintah itu. Oleh karena itu,
tolong Pak, PP tersebut ditinjau ulang atau dicarikan solusi yang tepat,
misalnya dengan memberian kompensasi pengalihan subsidi, dan lain-lain!”
katanya.
Pemerintah
juga dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat petani. Pak Isnadi dari
Karangasem, Mulo, Wonosari mengungkapkan, “Di tengah kenaikan tarif listrik,
biaya administrasi pembuatan STNK, dan lain-lain, saat ini masyarakat petani terutama di Dusun Mulo hanya dapat
menjual kacang hasil pertaniannya seharga Rp 5.000 per kilo, jagung Rp 1.500 per kilo, gaplek Rp. 1.000 per kilo.
Sementara di pasar, harga bawang merah
melonjak mencapai Rp. 40.000 per kilo; harga cabai Rp. 80.000 per kilo, harga
beras 10.000 – 12.000. Jur darimana
mereka bisa mepertahankan kehidupannya? Sungguh Pemerintah Indonesia sekarang
terasa tambah kejam dan menyia-nyiakan rakyat kecil yang lemah....”
Permasalahan
yang lain yang juga mengemuka di antaranya bantuan sosial yang tidak tepat
sasaran karena pendataannya tidak melibatkan RT/RW setempat, sulitnya lapangan
pekerjaan, sulitnnya mengurus realisasi jaminan kesehatan, masyarakat
“keteteran” biaya pendidikan, apalagi besarnya biaya masuk (UKT) di perguruan
tinggi, bantuan pengembangan potensi wisata Gowa geopark di Mulo, pembangunan
talut jalan yang rusak sehingga kalau hujan airnya “ambyor” ke rumah-rumah
penduduk, dan masih banyak lagi permasalahan masyarakat di desa tersebut yang
dicurhatkan dalam jaring aspirasi kali ini.
Mendengar
gugatan dan curhatan masyarakat tersebut H. Cholid Mahmud turut brebes mili, alias meneteskan air mata. Anggota
Komite I DPD RI dari DIY ini berjanji akan menyampaikan aspirasi dan curhatan
peserta jaring aspirasi kepada pihak-pihak yang berkompeten. Di akhir forum yang diikuti oleh puluhan tokoh masyarakat ini, H.
Cholid Mahmud juga mengajak berdoa, “Semoga
periode berikutnya Allah menghadirkan Pemimpin dan Pemerintahan yang adil
sejati yang mencintai rakyat kecil dan mampu membawa kemakmuran dan kesejahteraan di seluruh Negeri”. “Aamiiin…,” sambut mereka serempak. (MIS)
