Ada
suara yang hampir merata, setiap kali acara jaring aspirasi reses, anggota DPD RI, H. Cholid Mahmud kembali
mendapat curhatan jeritan rakyat di pelosok pedesaan. Begitu pula ketika
anggota Komite I DPD RI dari DIY ini mengelar temu warga di Rumah Bapak Dukuh
Brangkal Desa Banyuroto Nanggulan Kulon Progo, Senin malam, 22 Mei 2017
kemarin. “TDL untuk 900
watt dari Januarai kok naik terus. Mbok
subsidinya jangan dicabut dan diturunkan lagi. Apalagi berbarengan dengan
kenaikan pajak motor dan BBM Pertalit, dan anak-anak daftaran sekolah. Sungguh
kini kami thele-thele
menanggung beban kenaikan tarif bertubi-tubi tersebut,” kata Pak Supardi.
Faktanya
bukan hanya Pak Supardi dari Brangkal, Banyuroto, Nanggulan saja yang
“menjerit”, tetapi, banyak bapak-bapak dan ibu-ibu dari lokasi reses lain juga
menyuarakan hal yang sama. Pak Rakhmat, Pak Bimo, dan Pak Giyanto juga
mengalami nasib yang sama. Begitu pula dijeritkan oleh Bu Atik dari Bonsari,
Kebon Agung, Bu Yuniati dari Pucung Growong, dan puluhan peserta jaring
aspirasi yang tidak mau disebutkan namanya. Bahkan, seorang ibu penggerak UMKM pencari
rongsok dari Karangrejek, Karangtengah, Imogiri, Bantul berani mengusulkan, “Ganti Presidennya saja
Pak, Pak Jokowi banyak membuat masyarakat sengsara: kenaikan daya listrik,
subsidi BBM dicabut, pajak dinaikan jan
sak pole. Masak Presiden koq hobbinya
sering menyengsarakan rakyatnya.”
Menanggapi
ibu yang satu ini, H. Cholid Mahmud menjelaskan, “Mengganti Presiden itu ada tatacaranya Bu. Caranya, tunggu moment
Pilpres berikutnya Bu. Siapapun Presidennya jika memang dirasa tidak membawa
manfaat dan malah menambah kesengsarakan bagi rakyatnya ya jangan dipilih lagi.
Jika itu dilakukan secara secara massal atas komando hati nurani masing-masing
Insya Allah nanti Presidennya bisa ganti. He… he… he… gampang to Bu nggih?”,
tambah ustadz yang berhobi dzikir dan pengajian itu. Mendengar menjelasan
konstitusional seperti itu ternyata para peserta jaring aspirasi manthuk-manthuk tanda sarujuk alias
serempak setuju. "Inggiiiiih!"
Permasalahan
lain yang disorot peserta jaring aspirasi dalam reses H. Cholid Mahmud pada
periode 9 Mei hingga 4 Juni 2017 kali ini diantaranya: polisi dinilai memihak
dalam pilkada DKI, polisi dinilai merekayasa kasus ulama, mau mendatangkan
polisi yang merupakan pengayom masyarakat koq harus keluar biaya banyak,
penegakkan hukum di Indonesia terasa ban
sinde ban siladan alias diskriminatif, dan lain-lain. Sementara
permasalahan lokal DIY yang mengemuka di antaranya resah tanah-tanah di
sepanjang pantai banyak dibeli oleh para pengusaha dari luar, banyak berdiri
hotel-hotel megah di Jogya sehingga menyerap habis air sumur masyarakat di
lingkungannya dan menambah kemacetan Kota, jurang kesenjangan antara yang kaya
dan meskin di DIY yang semakin menganga lebar, dan lain-lain. (MIS).
