H. CHOLID MAHMUD: GANTI PRESIDEN TUNGGU PILPRES BERIKUTNYA

        Ada suara yang hampir merata, setiap kali acara jaring aspirasi reses,  anggota DPD RI, H. Cholid Mahmud kembali mendapat curhatan jeritan rakyat di pelosok pedesaan. Begitu pula ketika anggota Komite I DPD RI dari DIY ini mengelar temu warga di Rumah Bapak Dukuh Brangkal Desa Banyuroto Nanggulan Kulon Progo, Senin malam, 22 Mei 2017 kemarin. “TDL untuk 900 watt dari Januarai kok naik terus. Mbok subsidinya jangan dicabut dan diturunkan lagi. Apalagi berbarengan dengan kenaikan pajak motor dan BBM Pertalit, dan anak-anak daftaran sekolah. Sungguh kini kami thele-thele menanggung beban kenaikan tarif bertubi-tubi tersebut,” kata Pak Supardi.

Faktanya bukan hanya Pak Supardi dari Brangkal, Banyuroto, Nanggulan saja yang “menjerit”, tetapi, banyak bapak-bapak dan ibu-ibu dari lokasi reses lain juga menyuarakan hal yang sama. Pak Rakhmat, Pak Bimo, dan Pak Giyanto juga mengalami nasib yang sama. Begitu pula dijeritkan oleh Bu Atik dari Bonsari, Kebon Agung, Bu Yuniati dari Pucung Growong, dan puluhan peserta jaring aspirasi yang tidak mau disebutkan namanya. Bahkan, seorang ibu penggerak UMKM pencari rongsok dari Karangrejek, Karangtengah, Imogiri, Bantul berani mengusulkan, “Ganti Presidennya saja Pak, Pak Jokowi banyak membuat masyarakat sengsara: kenaikan daya listrik, subsidi BBM dicabut, pajak dinaikan jan sak pole. Masak Presiden koq hobbinya sering menyengsarakan rakyatnya.”

Menanggapi ibu yang satu ini, H. Cholid Mahmud menjelaskan, “Mengganti Presiden itu ada tatacaranya Bu. Caranya, tunggu moment Pilpres berikutnya Bu. Siapapun Presidennya jika memang dirasa tidak membawa manfaat dan malah menambah kesengsarakan bagi rakyatnya ya jangan dipilih lagi. Jika itu dilakukan secara secara massal atas komando hati nurani masing-masing Insya Allah nanti Presidennya bisa ganti. He… he… he… gampang to Bu nggih?”, tambah ustadz yang berhobi dzikir dan pengajian itu. Mendengar menjelasan konstitusional seperti itu ternyata para peserta jaring aspirasi  manthuk-manthuk tanda sarujuk alias serempak setuju. "Inggiiiiih!"

Permasalahan lain yang disorot peserta jaring aspirasi dalam reses H. Cholid Mahmud pada periode 9 Mei hingga 4 Juni 2017 kali ini diantaranya: polisi dinilai memihak dalam pilkada DKI, polisi dinilai merekayasa kasus ulama, mau mendatangkan polisi yang merupakan pengayom masyarakat koq harus keluar biaya banyak, penegakkan hukum di Indonesia terasa ban sinde ban siladan alias diskriminatif, dan lain-lain. Sementara permasalahan lokal DIY yang mengemuka di antaranya resah tanah-tanah di sepanjang pantai banyak dibeli oleh para pengusaha dari luar, banyak berdiri hotel-hotel megah di Jogya sehingga menyerap habis air sumur masyarakat di lingkungannya dan menambah kemacetan Kota, jurang kesenjangan antara yang kaya dan meskin di DIY yang semakin menganga lebar, dan lain-lain. (MIS).