Reses Cholid Mahmud di Desa Mulo: PEMERINTAHAN JOKOWI-JK PANEN GUGATAN WARGA

           Sudah langgangan anggota DPD RI, H. Cholid Mahmud setiapkali reses di pelosok desa pasti mendapat curahan permasalahan masyarakat yang bertumpuk-tumpuk. Begitu pula, ketika reses di Balai Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul Kamis malam, 12 Januari 2017 kemarin. Tak pelak lagi, reses dalam rangka jaring aspirasi dan silaturrahim tokoh masyarakat tersebut berubah menjadi forum curhat dan gugatan warga terhadap Pemerintahan Jokowi-JK.

            Pak Sajiyo dari Wunung, Wonosari misalnya, mengawali aspiriasinya dengan menggungat Pemerintah yang menurutnya tidak  berpihak kepada rakyat kecil dan petani di pedasaan.  “Pemerintah jangan hanya memberi prioritas kesejahteraan kepada para konglomerat, pejabat, pegawei negeri, para anggota DPR dan anggota DPD saja. Sementara  pada saat yang sama rakyat kecil dan petani di pedesaan belum tersentuh cipratan kesejahteraan, malah banyak ditumpleki berbagai permasalahan,” protesnya.

            Bapak Supriyanto warga asli  Desa Mulo, Wonosari, Gunung Kidul meminta Pemerintah lebih memperhatikan kondisi dan kepentingan masyarakat kecil. “Apapun istilahnya, mau penyesuaian harga, pembenahan sasaran subsidi, atau kenaikan biaya administratif,  faktanya dengan dikeluarkannya PP nomor 60/2016, masyarakat harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dari sebelumnya. Kenyataannya lagi, hal ini telah menyebabkan kenaikan berbagai harga kebutuhan sehari-hari di tengah masyarakat. Maka rakyat kecil juga yang harus menderita dan sengsara menanggung akibat kebijakan Pemerintah itu. Oleh karena itu, tolong Pak, PP tersebut ditinjau ulang atau dicarikan solusi yang tepat, misalnya dengan memberian kompensasi pengalihan subsidi, dan lain-lain!” katanya.

            Pemerintah juga dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat petani. Pak Isnadi dari Karangasem, Mulo, Wonosari mengungkapkan, “Di tengah kenaikan tarif listrik, biaya administrasi pembuatan STNK, dan lain-lain, saat ini masyarakat  petani terutama di Dusun Mulo hanya dapat menjual kacang hasil pertaniannya seharga Rp 5.000 per kilo, jagung  Rp 1.500 per kilo, gaplek Rp. 1.000 per kilo. Sementara di pasar,  harga bawang merah melonjak mencapai Rp. 40.000 per kilo; harga cabai Rp. 80.000 per kilo, harga beras 10.000 – 12.000. Jur darimana mereka bisa mepertahankan kehidupannya? Sungguh Pemerintah Indonesia sekarang terasa tambah kejam dan menyia-nyiakan rakyat kecil yang lemah....”

            Permasalahan yang lain yang juga mengemuka di antaranya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran karena pendataannya tidak melibatkan RT/RW setempat, sulitnya lapangan pekerjaan, sulitnnya mengurus realisasi jaminan kesehatan, masyarakat “keteteran” biaya pendidikan, apalagi besarnya biaya masuk (UKT) di perguruan tinggi, bantuan pengembangan potensi wisata Gowa geopark di Mulo, pembangunan talut jalan yang rusak sehingga kalau hujan airnya “ambyor”  ke rumah-rumah penduduk, dan masih banyak lagi permasalahan masyarakat di desa tersebut yang dicurhatkan dalam jaring aspirasi kali ini.

            Mendengar gugatan dan curhatan masyarakat tersebut H. Cholid Mahmud turut brebes mili, alias meneteskan air mata. Anggota Komite I DPD RI dari DIY ini berjanji akan menyampaikan aspirasi dan curhatan peserta jaring aspirasi kepada pihak-pihak yang berkompeten. Di akhir forum yang diikuti oleh puluhan tokoh masyarakat ini, H. Cholid Mahmud juga mengajak berdoa, “Semoga periode berikutnya Allah menghadirkan Pemimpin dan Pemerintahan yang adil sejati yang mencintai rakyat kecil dan mampu membawa kemakmuran dan kesejahteraan di seluruh Negeri”. “Aamiiin…,” sambut mereka serempak. (MIS)