ANGGOTA DPD RI, H. CHOLID MAHMUD NGUNDUH MANTU

Prosesi Ngunduh Mantu dihadiri Ketua DPD RI, H. La Nyalla Mahmud Mattalitti

            Wajah anggota DPD RI dari DIY, Ustadz H. Cholid Mahmud, S.T., M.T. dan Ibu drg. Sapto Rini tampak cerah sumpringah berbinar-binar. Rasa lega dan penuh syukur membuncah. Alhamdulillah, Ahad, 6 Mei 2021 siang semua prosesi ngunduh mantu telah terlaksana dengan lancar. Kini, putra tertua beliau, Mas Umar Abdul Haq Sayyaf, S.E. telah menunaikan sunnah Nabi, menikahi Mbak Putri Dwi Pangesti binti H. Cholidin Ilyas dari Jatibarang, Brebes. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada keduanya dan keberkahan atas keduanya serta semoga Allah mengumpulkan mereka berdua dalam kebaikan dan kebahagiaan hingga kelak ke surga-Nya. Aamiiin.

            Tiga hari berturut-turut rangkaian prosesi ngunduh mantu digelar. Diawali Jumat, 4  Mei 2021, di rumah Jomblangan, RT 4, Banguntapan, keluarga H. Cholid Mahmud open house menerima para ibu-ibu tetangga yang ikut mengayabagya nderek bingah atas telah berlangsungnya aqad nikah Mas Umar dan Mbak Putri di Kendawa, RT 04/01, Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah. Malam harinya, pukul 19.30, diselenggarakan Pengajian Tasyakuran, dengan pemberi taushiyah Mbah K.H. Muhammad Dalhar, Pengasuh Pesantren Wirausaha, Sunan Kalijaga, Yogyakarta dihadiri bapak-bapak lingkungan RT 04 Jomblangan dan sekitarnya.

Pengajian Tasyakuran Ngunduh Mantu di kediaman H. Cholid Mahmud

            Pada Sabtu, 5 Mei 2021, open house dilanjutkan menerima kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak Paguyuban UMKM Pencari Rongsok “Orsos Mandiri” dari Pleret, Imogiri, dan sekitarnya binaan Ustadz Cholid Mahmud. Untuk melaksanakan protokol kesehatan dan mengantisipasi membludaknya para tamu istimewa ini, dibuatlah dua sesi kehadiran, yakni sesi pertama, pukul 08.00 -10.00 WIB, dan sesi kedua, pukul 10.00-12.00 WIB. Pada siang hari, keluarga Ketua DDII DIY ini giliran menyambut tamu kerabat Ibu drg. Sapto Rini dari Magelang dan Jogjakarta. Pada sore hari, sesi menyambut tamu kerabat H. Cholid Mahmud dari keluarga besar Pondok Pesantren Sabilul Khairaat, Butuh, Tengaran, dekat Salatiga, berikut segenap anak-mantu, dan para cucu  ayahanda beliau, Almarhum K.H. Zaenal Mahmud.

            Puncak acara Prosesi Ngunduh Mandu, Ahad, 6 Mei 2021 diselenggarakan di Outdoor Restoran Seroja, Hotel Grand Rohan Jogja, jalan Janti-Gedongkuning 336, Yogyakarta. Kehadiran Sang mempelai dan keluarga ke panggung pelaminan disambut bunga-bunga segar yang sedang mekar di kanan-kiri altar. Meski tak diiringi gending sakral “Kebo Giro” atau srokalan  sholawat “Asroqol Badru”, prosesi sempat disyahdui dengan lantunan “Nasyid Teman Yang Sejati”. Tak pelak lagi, aura kebahagian kedua mempelai pun terpendar menyebar disela kilatan kamera berhamburan. Inilah hari akhir masa lajang dan ujung pencarian puaaaaanjang “teman sejati” bagi  Mas Umar dan Mbak Putri Dwi Pangesti.

        Acara Inti Ngunduh Mantu diawali sambutan dari pihak Keluarga Mempelai Putri yang diwakilkan pada Bapak Drs. H. Tauhid, M.Si., sedang sambutan dari pihak keluarga mempelai putra diwakilkan pamanda Mas Umar, Wakil Walikota Salatiga, Dr. H. Muhammad Haris Widodo. Tilawah Al-Quran dibawakan oleh Imam Masjid Kampus UGM, Ustadz Wardani Hafidzullah. Taushiyah Adiluhung Ngunduh Mantu disampaikan oleh Prof. Dr. H.M. Mukhtashar, guru besar Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Do`a untuk kedua mempelai kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua MUI DIY yang juga Mantan Katib Aam PB NU, Prof. Dr. K.H. Abdul Malik Madani. Rangkaian do`a panjang ini terasa sangat syahdu dan merasuk ke ulu qalbu. 

            Turut hadir dan menyaksikan prosesi Ngunduh Mantu ini, para ulama kharismatik Yogyakarta, para ustadz legendaris, dan para pejabat publik  kolega Ustadz Cholid. Mengingat masih suasana pandemi, para tamu dan pejabat public gilir-gumanti  memberi ucapan selamat dengan isyarat tangan di dada sebagai tanda nderek bingah, ikut berbahagia, dilanjutkan foto bersama dengan kedua mempelei dan keluarga. Alhamdulillah, Ketua DPD RI, H. La Nyalla M. Mattalitti beserta staf berkesempatan turut hadir pada acara istimewa ini. Begitu pula anggota DPD RI dari DIY: Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., dan Ustadz H.M. Afnan Hadikusumo beserta staf.

Ngunduh Mantu juga dihadiri Ibu Ratu, GKR Hemas

            Sebelumnya, untuk memenuhi protokol kesehatan di masa pandemi, sebelum memasuki area prosesi, suhu para tamu diperiksa terlebih dulu dengan thermometer gan,  dan pada waktu mengisi presensi dipersilakan membasuh tangan dengan handsanitizer yang disediakan. Tempat duduk para tamu sengaja diatur berjarak cukup, tamu putra dan tamu putri berada dalam shof yang berbeda, dan tidak disediakan “daharan” di tempat tetapi ketika para tamu kondur pulang, disediakan sepaket hampers Serojo (Selera Rohan Jogja) untuk dinikmati di rumah kediamannya masing-masing.

         Manajer Acara Ngunduh Mantu Anggota DPD RI, H. Cholid Mahmud, Dr. Sativa Syaifullah Mahyudin, S.T.,M.T. mengatakan, “Segala upaya untuk mensukseskan Prosesi Ngunduh Mantu Anggota DPD RI ini telah kita lakukan bersama. Termasuk berjibaku menyajikan prosesi Ngunduh Mantu yang syahdu dan nyar’i, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi.” Namun, “kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan jika ada hal-hal yang masih terlewatkan belum tertangani dengan saksama. Semoga Allah berkenan mengampuni dan mengganti peluh lelah kita dengan kebaikan dan kebahagiaan yang mengalir tak putus-putusnya. Aamiiin, ‘’ pungkasnya. (MIS)

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA HARUS TETAP BERPIJAK PADA KONSTITUSI

Sosialisasi MPR RI, bersama narasumber, Dr. Riza Noer Arfani

     

         “Tantangan Indonesia saat ini dan ke depan yakni bagaimana Pemerintah mampu mengelola politik luar negeri Indonesia yang harus tetap berpijak pada prinsip-prinsip konstitusi kita. Namun di sisi lain, juga bisa bersikap responsif terhadap dinamika globalisasi yang memang tidak mungkin dihindari.” 

          Hal ini ditegaskan Anggota MPR RI, H. Cholid Mahmud saat memberi pengantar Sosialisasi Empat Pokok Kesepakatan Dasar Bernegara MPR RI yang bertema ‘Politik Luar Negeri menurut Konstitusi dan Implementasinya’ di Kantor DPD RI Perwakilan DIY, Sabtu (2905/2021). Acara yang diikuti oleh tokoh-tokoh muda muslim DIY kali ini menghadirkan narasumber Dr. Riza Noer Arfani, Dosen Departemen Hubungan Internasional FISIPOL UGM.

          Selanjutnya, ungkap Cholid, “Dalam hal ini, politik luar negeri Indonesia yang dijalankan harus tetap berpijak pada prinsip-prinsip kemerdekaan (bagi segenap bangsa), perdamaian abadi, dan keadilan sosial, tetapi juga bisa bersikap adaptif-selektif terhadap kosmopolitanisme memang tidak mungkin dihindari,” katanya.

          Anggota MPR RI yang juga Senator dari Dapil DIY ini menyoroti lebih secara khusus, kebijakan politik luar negeri Indonesia yang dijalankan Pemerintah tidak boleh membahayakan kepentingan nasional Indonesia, terutama menyangkut kedaulatan negara dan keberlangsungan NKRI. Namun demikian, kebijakan politik luar negeri tersebut juga tidak boleh menghalangi upaya kerjasama memajukan pembangunan dan menyejahterakan Indonesia  yang sejalan dengan konstitusi negara kita.   

            Menurut Cholid, atas dasar itu maka para pemimpin strategis di tingkat nasional harus benar-benar memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsitusi. Selain juga pada saat yang sama tetap memahami konsep kepentingan nasional agar dalam membuat kebijakan atau keputusan politik dipastikan akan mendukung terwujudnya kepentingan nasional Indonesia. “Sehingga kebijkan dan keputusan politik tersebut, senantiasa sejalan dengan kebijakan-kebijakan nasional, yang merupakan penjabaran Empat Pokok Kesepakatan Dasar Bernegara, yakni: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Cholid.

           Dosen Hubungan Internasional UGM Yogyakarta, Dr. Riza Noer Arfani dalam presentasinya, mengatakan bahwa landasan dan pijakan Politik Luar Negeri Indonesia sangat kuat mengakar dalam konstitusi Negara kita sebagaimana aturan-aturannya bisa dilihat dalam UUD NRI Tahun 1945, baik dalam pembukaannya maupun dalam pasal-pasalnya.

        Dalam Pembukaan UUDN RI 1945 sebagaimana bisa dilihat dalam paragraf satu yang menyatakan Kemerdekaan adalah Hak Segala Bangsa. Kemudian dalam paragraf empat dinyatakan ikut melaksanakan Ketertiban Dunia berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial. Sedangkan di dalam pasal-pasalnya sebagaimana bisa dilihat dalam pasal 11 ayat 1 dan 2, pasal 13 ayat 1,2 dan 3, Pasal 27 ayat 3, pasal 28D ayat 4, dan pasal 30 ayat 1.

           Menurut Riza, isi paragraf 1 sebagaimana kutipan tersebut bermakna bahwa Indonesia adalah negara yang anti penjajahan. Kemudian dalam paragraf 4 ditegaskan lagi bahwa Indonesia adalah negara yang cinta damai dan akan ikut secara proaktif melaksanakan ketertiban dunia. Dalam hal ini bukan sekedar hanya membuat pernyataan politik, tetapi juga ada langkah nyata menggalang dukungan internasional agar terwujudnya ketertiban dunia yang didam-idamkan bersama.

            Makna dari paragraf tersebut yakni, semua negara-negara bangsa harus merdeka dan hidup berkeadilan sosial. Karena itu wajar karena memang diamanatkan konstitusi bahwa Indonesia aktif ikut terlibat dalam upaya-upaya menjaga perdamaian internasional, baik secara militer maupun ekonomi dan sosial. “Termasuklah dalam hal ini Palestina yang saat ini masih terjajah, maka Indoenesia berkewajiban, atas nama konstitusi, untuk mendukung negara ini terbebas dari penjajahan Israel,” kata Riza.

            Menurut Riza, “Berdasarkan konstitusi, maka ada tiga prisip dasar yang menjadi pijakan politik luar negeri Indonesia. Ketiga prinsip itu yakni kemerdekaan (untuk semua bangsa), perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Riza mengungkapkan, ketiga dasar prinsip ini kemudian menjadi substansi dari politik bebas aktif yang dianut Indonesia selama ini. “Dan dengan prinsip-prinsip ini pula, melalui konsep politik bebas aktif, Indonesia menjaga dan membangun kedaulatan, geopolitik dan geoekonominya,” ungkapnya. (SH/MIS) 

NKRI HAMPIR BUBAR, M. NATSIR TAMPIL MENYELAMATKANNYA

Sosialisasi MPR RI di Gedung DPD RI, Ahad, 11 April 2021

“Dalam dinamika sejarahnya, NKRI yang diproklamirkan Soekarna-Hatta, 17 Agustus 1945 faktanya pernah hampir bubar menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Atas peran kepeloporan M. Natsir dari Partai Islam Masyumi, dengan gerakan Mosi Integaral-nya di Parlemen, negara kita kembali berbentuk NKRI. Oleh karena itu, sikap kenegarawanan pahlawan nasional, M. Natsir dan para pemimpin bangsa waktu itu patut kita diteladani, sehingga NKRI bisa menjadi harga mati hingga kini”.

Demikian disampaikan anggota MPR RI dari DIY, H. Cholid Mahmud, M.T. dalam acara Sosialisasi Tata Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) yang diselenggarakan MPR RI pada hari Ahad, 11 April 2021, pukul 09.00 hingga 12.00 pagi kemarin. Acara Sosialisasi yang dihadiri para da`i-daiyah, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat DIY ini bertempat di Ruang Serbaguna, Gedung DPD RI DIY, Jalan Kusumanegara 133, Kota Yogyakarta dengan menghadirkan nara sumber, mantan anggota MPR RI di masa Reformasi,  Drs. H. Zulkifli Halim, M.Si. yang menyampaikan topik: “Sejarah NKRI: Mosi Integral M. Natsir”.

Dalam presentasinya, Bang Zul-panggilan akrab narasumber utama- menguraikan secara runut sejarah NKRI dan peran besar tokoh-tokoh Islam dalam menyelamatkan dan menjaga eksistensi “jabang bayi” NKRI waktu itu. Menurut anggota KAHMI ini: “Mestinya para politisi dan pemimpin negara ini menyontoh sosok M. Natsir, yang negarawan religius tulen itu. Beliau selalu memikirkan permasalahan bangsanya lalu berfikir visioner ke depan mempelopori menghadirkan solusi atas permasalahan bangsa tersebut”.

 "Mosi Integral M. Natsir pada 3 April 1950 adalah langkah cerdas yang merupakan tonggak yang sangat strategis dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Atas kearifan M. Natsir dalam berdialog lintas partai, lintas agama, dan lintas elemen bangsa berhasillah beliau menyelamatkan dan menyatukan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia dari upaya devide et impera Pemerintah Belanda. Sehingga, Bung Hatta menyebut peringatan Proklamasi 17 Agustus 1950 menandai kembalinya Indonesia ke negara kesatuan waktu itu merupakan Proklamasi Kedua NKRI,” ungkapnya

“Sayangnya, literatur tertulis yang mendokumentasikan sejarah NKRI dan Mosi Integral M. Natsir ini sangat kurang. Ada satu buku  “Mosi Integral Natsir 1950”, karya Ahmad Murjoko (Bandung: Persispres, 2020), tetapi di toko-toko buku di Kota besar pun belum tersedia. Olehkarena itu,  Sejarah NKRI dan Mosi Integral M. Natsir ini perlu disosialisasikan melalui berbagai media,   termasuk mungkin melalui kegiatan lomba menulis Sejarah NKRI. Hal ini juga diharapkan akan dapat mengintegrasikan tumbuhkembangnya jiwa keislaman dan keindonesiaan seperti yang dicontohkan oleh tokoh M. Natsir, terutama di kalangan generasi muda kita,” pungkasnya. (ENL/MIS).