H. CHOLID MAHMUD: GANTI PRESIDEN TUNGGU PILPRES BERIKUTNYA

        Ada suara yang hampir merata, setiap kali acara jaring aspirasi reses,  anggota DPD RI, H. Cholid Mahmud kembali mendapat curhatan jeritan rakyat di pelosok pedesaan. Begitu pula ketika anggota Komite I DPD RI dari DIY ini mengelar temu warga di Rumah Bapak Dukuh Brangkal Desa Banyuroto Nanggulan Kulon Progo, Senin malam, 22 Mei 2017 kemarin. “TDL untuk 900 watt dari Januarai kok naik terus. Mbok subsidinya jangan dicabut dan diturunkan lagi. Apalagi berbarengan dengan kenaikan pajak motor dan BBM Pertalit, dan anak-anak daftaran sekolah. Sungguh kini kami thele-thele menanggung beban kenaikan tarif bertubi-tubi tersebut,” kata Pak Supardi.

Faktanya bukan hanya Pak Supardi dari Brangkal, Banyuroto, Nanggulan saja yang “menjerit”, tetapi, banyak bapak-bapak dan ibu-ibu dari lokasi reses lain juga menyuarakan hal yang sama. Pak Rakhmat, Pak Bimo, dan Pak Giyanto juga mengalami nasib yang sama. Begitu pula dijeritkan oleh Bu Atik dari Bonsari, Kebon Agung, Bu Yuniati dari Pucung Growong, dan puluhan peserta jaring aspirasi yang tidak mau disebutkan namanya. Bahkan, seorang ibu penggerak UMKM pencari rongsok dari Karangrejek, Karangtengah, Imogiri, Bantul berani mengusulkan, “Ganti Presidennya saja Pak, Pak Jokowi banyak membuat masyarakat sengsara: kenaikan daya listrik, subsidi BBM dicabut, pajak dinaikan jan sak pole. Masak Presiden koq hobbinya sering menyengsarakan rakyatnya.”

Menanggapi ibu yang satu ini, H. Cholid Mahmud menjelaskan, “Mengganti Presiden itu ada tatacaranya Bu. Caranya, tunggu moment Pilpres berikutnya Bu. Siapapun Presidennya jika memang dirasa tidak membawa manfaat dan malah menambah kesengsarakan bagi rakyatnya ya jangan dipilih lagi. Jika itu dilakukan secara secara massal atas komando hati nurani masing-masing Insya Allah nanti Presidennya bisa ganti. He… he… he… gampang to Bu nggih?”, tambah ustadz yang berhobi dzikir dan pengajian itu. Mendengar menjelasan konstitusional seperti itu ternyata para peserta jaring aspirasi  manthuk-manthuk tanda sarujuk alias serempak setuju. "Inggiiiiih!"

Permasalahan lain yang disorot peserta jaring aspirasi dalam reses H. Cholid Mahmud pada periode 9 Mei hingga 4 Juni 2017 kali ini diantaranya: polisi dinilai memihak dalam pilkada DKI, polisi dinilai merekayasa kasus ulama, mau mendatangkan polisi yang merupakan pengayom masyarakat koq harus keluar biaya banyak, penegakkan hukum di Indonesia terasa ban sinde ban siladan alias diskriminatif, dan lain-lain. Sementara permasalahan lokal DIY yang mengemuka di antaranya resah tanah-tanah di sepanjang pantai banyak dibeli oleh para pengusaha dari luar, banyak berdiri hotel-hotel megah di Jogya sehingga menyerap habis air sumur masyarakat di lingkungannya dan menambah kemacetan Kota, jurang kesenjangan antara yang kaya dan meskin di DIY yang semakin menganga lebar, dan lain-lain. (MIS).

TOKOH MASYARAKAT MERGANGSAN MINTA BERSIHKAN NKRI DARI KOMUNISME DAN PKI

            Dalam jaring aspirasi reses anggota DPD RI dari DIY, H. Cholid Mahmud di Pendopo Kelurahan Wirogunan pada Ahad sore, 12 Maret 2017, tokoh masyarakat Mergangsan meminta Pemerintah, TNI dan anggota Dewan berjuang untuk membersihkan NKRI dari paham komunis dan PKI. “Pilihan kita hanya satu: Bersihkan NKRI dari komunisme dan PKI atau mereka akan leluasa memporakporandakan Negeri kita,” demikian aspirasi tertulis Ibu Kartini Trihastuti dari Mergangsan Lor, Wirogunan, Kota Yogyakarta.

Sementara itu, Pakdhe Burhan dari Brontokusuman mengungkapkan bahwa beliau dan kawan-kawannya dari FAKI (Front Anti  Komunis Indonesia) telah berkali-kali menjadi saksi hidup kebangkitan kembali PKI di berbagai tempat. “Saya yang sudah tua ini bersama teman-teman saya sudah sering membubarkan forum-forum mereka. PKI itu telah tiga kali mengkhianati NKRI. Mereka juga melanggar ideologi Pancasila dan hukum positif Negara. Tap MPR nomor I/MPR/2003 pasal 2 yang menegaskan tetap berlakunya Ketetapan MPRS nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Pelarangan Penyebaran Faham Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme di Seluruh Wilayah Indonesia itu bagi kami sudah harga mati. Jangan diutak-atik lagi apalagi dicabut keberadaannya! Karena pihak PKI bertahun-tahun berusaha ingin menghapus Ketetapan ini!”, tegasnya..

Menurut Pakdhe Burhan, jika anasir-anasir komunis/PKI itu dibiarkan leluasa bergentayangan di Negeri ini, mereka akan memutarbalikkan fakta sejarah, serta menyebarkan berita hoax dan profokatif. Mereka juga akan mengadudomba antarummat beragama dan antarelemen bangsa, menisthakan agama dan melecehkan para ulamanya. Bahkan, pada babak berikutnya tak segan-segan mereka akan melakukan pembantaian keji kepada lawan-lawan politiknya, khususnya ummat Islam dan TNI seperti terjadi pada tahun 1965. Sesungguhnya mereka lah yang memulai melakukan penyiksaan dan pembantaiaan kepada para ulama Islam di berbagai daerah. Mereka lah terlebih dahulu menculik dan membantai para petinggi TNI di Jakarta lalu Ummat Islam dan TNI menggelar Gestop (Gerakan 1 Oktober 1965) untuk menghentikan gerakan mereka. Sungguh, bukan tidak mungkin, hal ini akan terjadi lagi jika kita tidak mewasdai dan melakukan tindakan nyata sejak dini!” jelasnya.

Mendengar penuturan Pakdhe Burhan, H. Cholid Mahmud mengucapkan terima kasih karena Pakdhe Burhan  telah mengingatkan kita semua. “Inilah contoh langka sosok kesepuhan yang patut diteladani oleh generasi sekarang. Meski sudah sepuh semangat perjuangannya masih tetap menyala berkobar-kobar. Semoga kita semua yang muda-muda ini bisa seperti beliau,” ujarnya disambut tepuk tangan meriah para peserta jaring aspirasi sore itu.

Selain permasalahan pembersihan NKRI dari komunisme dan PKI, mucul pula permasalah aktual lainnya dalam reses di kampung Mergangsan Kidul ini. Di antaranya, masalah Polri sebagai lembaga independen harus bersikap netral dalam Pildaka. Polri jangan mau didikte seolah-olah calon Gubernur atau para pengusaha; Masalah kedaulatan dan martabat bangsa  jangan dijual ke Negara asing. Masalah penggunaan gadjet dan penyebaran pornografi di kalangan anak-anak kecil juga masalah menyebaran berita-berita yang tidak benar (hoax), mohon segera dicegah karena akan membingungkan dan membuat masyarakat resah/gelisah. Masalah peningkatan keamanan dan penegakan hukum secara tegas tidak pandang bulu karena banyak kasus pembacokan atau nglithih yang meresahkan masyarakat. dan masalah masalah lain. (MIS)

USTADZ CHOLID MAHMUD: “KETIDAKADILAN PENGUASA DAPAT MERUSAK HARMONI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA”

      “Penguasa harus berupaya serius menjaga harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengokohkan kehidupan yang aman dan tertib melalui penegakkan aturan-aturan hukum dan bukan malah terbiasa melanggar aturan hokum yang ada. Penguasa harus mampu menegakkan hukum secara adil kepada semua warga Negara tanpa pandang bulu alias tidak diskriminatif atau ban sinde ban siladan dan menghindarkan diri dari praktek politik belah bambu. Karena ketidakadilan penguasa dalam penerapan dan penegakkan aturan hukum pasti akan merusak harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, ketidakadilan itu dapat memporakporandakan masa depan NKRI kita. Naudzubillah! Kita semua tidak berharap hal itu terjadi di Negeri ini!, “ Demikian diingatkan Ustadz H. Cholid Mahmud dalam acara Sosiliasai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, di Aula Gedung DPRD Kabupaten Sleman, Jaran Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman pada Sabtu malam, 18 Februari 2017.

          Menurut Anggota MPR RI yang juga anggota DPD RI dari DIY itu, Indonesia adalah sebuah Negara besar dengan penduduk yang juga berjumlah sangat besar dan sangat heterogen karena terdiri atas beragam suku, ras, bahasa, agama, dan warna kulit. Meskipun demikian,  Indonesia selama ini juga dikenal sebagai Negara yang tenteram dan damai. Kalau toh terjadi konflik dan kerusuhan sosial di beberapa tempat dalam momentum tertentu biasanya selalu segera bisa diredam, terkendali, dan kemudan kembali tenang dan harmoni lagi.

Di hadapan ratusan peserta sosialisasi yang terdiri dari para tokoh penggerak masyarakat Kabupaten Sleman tersebut, Ustadz Cholid Mahmud juga mengingatkan: “Sesungguhnya kehidupan yang harmoni di Negeri kita selama ini tumbuh diatas kesadaran.yang telah tertanam dalam sanubari anak bangsa bahwa kita semua berada di dalam bingkai satu bangsa, satu bahasa persatuan, dan satu tanah air, tanah tumpah darah Indonesia. Lebih dari itu kita pun semua paham dan sadar bahwa sebagai sebuah bangsa kita telah diikat oleh sebuah konsensus bersama yang kemudian menjadi dasar dan landasan kostitusional kehidupan bernegara kita, yaitu Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya kesadaran seperti ini membawa konsekuensi bahwa setiap warga Negara harus konsisten mengikuti isi amanat yang terkandung di dalam kelima sila dalam Pancasila dan keseluruhan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia  Tahun 1945.”

 “Inilah kilauan mutiara pusaka bangsa yang harus senantiasa kita jaga dan kita rawat bersama betapapun tinggi tingkat hetergonitasnya dan betapa pun berat goncangan dinamikanya,” urai Ustadz Cholid.  “Penjagaan dan perawatan itu harus kita lakukan dengan berbagai upaya, baik oleh warga Negara sendiri maupun oleh Penguasa. Di tingkat warga Negara, upaya yang harus tetap dijaga adalah menghidupkan rasa dan sikap saling menghormati sesama elemen bangsa. Tidak boleh ada langkah dan ujaran yang merendahkan dan menista suyatu suku atau agama yang lainnya. Demikian juga dalam berakivitas di bidang ekonomi, sosial-budaya, maupun politik kenegaraan kita, tidak boleh ada kelompok yang serakah dan sangat bernafsu  menguasai kelompok lainnya dengan semena-mena. Sebab jika hal ini terjadi maka dipastikan akan menimbulkan ketersinggungan sosial secara nasional yang pada akhirnya akan memicu munculnya disharmoni kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkepanjangan,”  tambahnya.

“Kunci harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara sesungguhnya telah terpatri dalam semboyan agung kita; Bhinneka Tunggal Ika, ‘Tekad Hidup bersama dengan beragam berbedaan tetapi tetap terbingkai padu dalam persatuan’. Namun, harmoni kehidupan itu bukanlah sesuatu yang instan terwujud begitu saja melainkan harus diupayakan melalui berkembangnya sikap saling menghormati sesama elemen bangsa dan melalui upaya serius penegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu oleh Penguasa. Itulah dua pilar pengokoh dan penjaga harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara kita agar NKRI kita senantiasa utuh, tenteram, damai, maju, dan sejahtera,” pungkas Ustadz Cholid. (mwr/mis)

Reses Cholid Mahmud di Desa Mulo: PEMERINTAHAN JOKOWI-JK PANEN GUGATAN WARGA

           Sudah langgangan anggota DPD RI, H. Cholid Mahmud setiapkali reses di pelosok desa pasti mendapat curahan permasalahan masyarakat yang bertumpuk-tumpuk. Begitu pula, ketika reses di Balai Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul Kamis malam, 12 Januari 2017 kemarin. Tak pelak lagi, reses dalam rangka jaring aspirasi dan silaturrahim tokoh masyarakat tersebut berubah menjadi forum curhat dan gugatan warga terhadap Pemerintahan Jokowi-JK.

            Pak Sajiyo dari Wunung, Wonosari misalnya, mengawali aspiriasinya dengan menggungat Pemerintah yang menurutnya tidak  berpihak kepada rakyat kecil dan petani di pedasaan.  “Pemerintah jangan hanya memberi prioritas kesejahteraan kepada para konglomerat, pejabat, pegawei negeri, para anggota DPR dan anggota DPD saja. Sementara  pada saat yang sama rakyat kecil dan petani di pedesaan belum tersentuh cipratan kesejahteraan, malah banyak ditumpleki berbagai permasalahan,” protesnya.

            Bapak Supriyanto warga asli  Desa Mulo, Wonosari, Gunung Kidul meminta Pemerintah lebih memperhatikan kondisi dan kepentingan masyarakat kecil. “Apapun istilahnya, mau penyesuaian harga, pembenahan sasaran subsidi, atau kenaikan biaya administratif,  faktanya dengan dikeluarkannya PP nomor 60/2016, masyarakat harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dari sebelumnya. Kenyataannya lagi, hal ini telah menyebabkan kenaikan berbagai harga kebutuhan sehari-hari di tengah masyarakat. Maka rakyat kecil juga yang harus menderita dan sengsara menanggung akibat kebijakan Pemerintah itu. Oleh karena itu, tolong Pak, PP tersebut ditinjau ulang atau dicarikan solusi yang tepat, misalnya dengan memberian kompensasi pengalihan subsidi, dan lain-lain!” katanya.

            Pemerintah juga dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat petani. Pak Isnadi dari Karangasem, Mulo, Wonosari mengungkapkan, “Di tengah kenaikan tarif listrik, biaya administrasi pembuatan STNK, dan lain-lain, saat ini masyarakat  petani terutama di Dusun Mulo hanya dapat menjual kacang hasil pertaniannya seharga Rp 5.000 per kilo, jagung  Rp 1.500 per kilo, gaplek Rp. 1.000 per kilo. Sementara di pasar,  harga bawang merah melonjak mencapai Rp. 40.000 per kilo; harga cabai Rp. 80.000 per kilo, harga beras 10.000 – 12.000. Jur darimana mereka bisa mepertahankan kehidupannya? Sungguh Pemerintah Indonesia sekarang terasa tambah kejam dan menyia-nyiakan rakyat kecil yang lemah....”

            Permasalahan yang lain yang juga mengemuka di antaranya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran karena pendataannya tidak melibatkan RT/RW setempat, sulitnya lapangan pekerjaan, sulitnnya mengurus realisasi jaminan kesehatan, masyarakat “keteteran” biaya pendidikan, apalagi besarnya biaya masuk (UKT) di perguruan tinggi, bantuan pengembangan potensi wisata Gowa geopark di Mulo, pembangunan talut jalan yang rusak sehingga kalau hujan airnya “ambyor”  ke rumah-rumah penduduk, dan masih banyak lagi permasalahan masyarakat di desa tersebut yang dicurhatkan dalam jaring aspirasi kali ini.

            Mendengar gugatan dan curhatan masyarakat tersebut H. Cholid Mahmud turut brebes mili, alias meneteskan air mata. Anggota Komite I DPD RI dari DIY ini berjanji akan menyampaikan aspirasi dan curhatan peserta jaring aspirasi kepada pihak-pihak yang berkompeten. Di akhir forum yang diikuti oleh puluhan tokoh masyarakat ini, H. Cholid Mahmud juga mengajak berdoa, “Semoga periode berikutnya Allah menghadirkan Pemimpin dan Pemerintahan yang adil sejati yang mencintai rakyat kecil dan mampu membawa kemakmuran dan kesejahteraan di seluruh Negeri”. “Aamiiin…,” sambut mereka serempak. (MIS)