Laporan: Marula Sardi,
(Sumber: http://www.rakyatmerdeka.co.id/ Jum'at, 26 November 2010 , 11:03:00 WIB)
RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan RUU Keistimewaan Jogjakarta harus memikirkan aspek demokrasi. Sebab saat ini sudah tidak mungkin lagi melanjutkan sistem monarki.
"Sebagai negara demokrasi, nilai-nilai demokrasi harus ditegakkan, tidak mungkin ada sistem monarki. Saya yakin ada sistem yang jadi jalan tengah," tegas Presiden saat membuka Sidang Kabinet Terbatas, di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, pagi ini (Jumat, 26/11).
"Sebagai negara demokrasi, nilai-nilai demokrasi harus ditegakkan, tidak mungkin ada sistem monarki. Saya yakin ada sistem yang jadi jalan tengah," tegas Presiden saat membuka Sidang Kabinet Terbatas, di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, pagi ini (Jumat, 26/11).
"Saya menegaskan tentang posisi pemerintah terhadap DIY. Pertama sistem nasional NKRI seutuhnya merupakan harga mati, karena dalam UUD secara gambang diatur dalam pasal 18," tambahnya.
Kendati begitu, sambung Presiden, faktor sejarah juga harus diperhatikan. Makanya, dia menilai keistimewaan DIY harus tetap tampak dalam pemerintahan provinsi yang saat ini dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X itu. [zul]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar